Bambang Soesatyo : Dipo Alam Sedang Cari Simpati SBY

Bambang Soesatyo

JAKARTA - Politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menilai pernyataan yang disampaikan Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, ketika mengeluarkan 176 persetujuan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memeriksa pejabat negara yang tersandung berbagai kasus dinilai terlalu berlebihan.

Bambang menduga, apa yang dilakukan Dipo untuk menindak 176 pejabat negara dengan alasan diperintahkan Presiden SBY, selain berlebihan juga ada upaya untuk mencari simpati dari Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut.

"Saya pribadi menilai Dipo lebay dan tengah berupaya mencari muka pada presiden dengan men-justifikasi bahwa partai presiden bukanlah juara korupsi," kata Bambang, saat berbincang dengan Okezone, Sabtu (29/8/2012).

Menurut Anggota Komisi III DPR ini, upaya yang dilakukan oleh Dipo tidak akan mempengaruhi elektabilitas partainya dan pencalonan sang Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) sebagai Presiden Indonesia pada 2014 mendatang.

"Golkar tidak khawatir atas manuver Dipo yang mengungkap data kasus hukum kepala daerah yang menempatkan Golkar nomor satu dalam daftar tersebut akan berpengaruh dan berefek pada elektabilitas partai Golkar dan Pencapresan pak Ical pada 2014," jelasnya.

Tidak berpengaruhnya elektabilitas partai berlambang pohon beringin tersebut, kata dia, dikarenakan orang-orang yang disebut oleh Dipo bukanlah elit partai Golkar. "Berbeda dengan tsunami yang dialami Partai Demokrat. Tapi, tidak apa-apa. Kita santai saja, namanya juga Dipo lagi usaha," sindir Bambang.

Lebih lanjut, Bambang menambahkan ada persepsi di masyarakat kalau beberapa kasus besar dilakukan oleh petinggi Partai Demokrat. "Sebut saja seperti Century, Hambalang dan Wisma Atlet," tegasnya.

Sebelumnya, Dipo Alam membeberkan 176 persetujuan tertulis dari Presiden SBY untuk memeriksa pejabat negara yang terkandung kasus. Menurutnya, kebanyakan mereka berasal dari berbagai partai politik seperti Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat. Golkar sendiri berdasarkan data tersebut memiliki 64 kadernya yang tersandung masalah korupsi.

Sumber